Kementerian PKP siapkan relokasi dan rumah bagi korban bencana Sumatra

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Menteri PKP Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara mengatakan pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri atas kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

“Datanya sangat dinamis, tetapi yang sudah kami petakan sementara adalah 112.551 rumah terdampak di tiga provinsi ini,” kata Ara usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis.

Ia merinci sebaran kerusakan sementara mencapai sekitar 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat.

Ara menjelaskan kementeriannya telah mulai mengidentifikasi lokasi potensial untuk relokasi, yakni 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat.

“Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” ujar dia.

Ia menegaskan survei untuk memastikan tingkat kerusakan rumah membutuhkan waktu karena mencakup ratusan ribu unit dan menjadi dasar penentuan apakah rumah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau dapat direnovasi.

Lebih lanjut Ara mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yakni rumah modular berbahan panel yang dapat dirakit cepat. Sistem ini telah digunakan pada beberapa lokasi bencana sebelumnya.

“Kami punya stok RISHA sekitar 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Setelah hitungan kebutuhan lebih rinci, dan izin, kami kemungkinan akan memesan tambahan berikut cadangannya,” ujar dia.

Kementerian PKP juga telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk menyiapkan parameter teknis dan ekonomi pembangunan rumah, termasuk kualitas panel, kapasitas produksi, harga unit, waktu instalasi, dan sistem pembayaran.

Selain intervensi pemerintah, ia juga mengatakan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyatakan kesediaannya membantu membangun 2.000 rumah bagi korban bencana.

“Ini bentuk gotong royong bangsa yang sangat kami apresiasi. Kontribusi berbagai pihak akan kami integrasikan dengan program pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan tahapan rekonstruksi permukiman belum dimulai karena masih menunggu validasi data kerusakan secara rinci. Namun, seluruh persiapan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan dapat berlangsung cepat setelah tahap tanggap darurat beralih ke pemulihan.

“Bagaimana mau memperhitungkan biayanya kalau datanya belum benar (tervalidasi). Kita harus punya data yang sama dulu untuk menentukan yang perlu dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi,” kata Ara.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.